Pandeglang,-Pengalokasian modal Bumdes dari Dana Desa sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam.Puluh Juta Ripiah) untuk usaha wifi di semua desa se-Kabupaten Pandeglang keuntungannya minim bagi Bumdes. Hal ini dikeluhkan oleh salah satu Pengelola yang namanya minta dirahasiakam. Sabtu, 11 Oktober 2025
Menurutnya, dalam usaha wifi Bumdes ini pengelola harus bekerja keras menjual voucher kepada masyarakat/konsumen dengan harga lebih mahal dari pesaing.
Pusing pak! Katanya sambil memegang dahi.
Modal aja Gede, tapi kami harus jualan voucher, itupun margin keuntungan dari penjualan voucher bagi Bumdes minim, kami dapat capeknya doang. Keluhnya.
Mendengar keluhan seperti itu Entus Mujani Sekjen DPP Badak Banten Perjuangan angkat bicara. Ia mengatakan, bentuk usaha yang lahir dari sebuah kebijakan yang dipaksakan seperti ‘usaha wi’fi ini dari awal saya menilai pesimis bahwa ini akan menguntungkan bagi Bumdes. Ucapnya
Kami menilai bisnis semacam ini hanya akan menjadi ajang bacakan para elit dan menguntungkan bagi providernya saja. Sedangkan posisi Bumdes hanya menjadi alat marketing bagi provider.
Ia juga mengatakan, bahwa bisnis wifi Bumdes ini sarat dengan KKN. Diduga kuat ada mark up dari usaha yang terkondisikan semacam ini. Ujar Entus
Mari kita kalkulasikan, biaya yang dikeluarkan Bumdes dari tiap desa senilai 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dibagi 50 titik/konsumen berarti Rp. 1.200.000 jumlah biaya pemasangan pertitiknya. Coba cek provider lain berapa biaya pemasangannya? Kata Entus. Bahkan saya menemukan ada provider yang siap menggratiskan biaya pemasangan awal. Ujarnya
Dari situ saja kita bisa menilai bahwa kuat dugaan usaha wifi Bumdes ini adalah permainan elit untuk mengeruk keuntungan dari dana desa. Ujarnya
Untuk itu, kata Entus, saya mengajak semua pihak tetutama rekan-rekan aktivis, awak media dan LSM melakukan kajian mendalam terkait hal ini guna dijadikan bahan/rekomendasi bagi APH untuk melakukan tindakan tegas terkait hal ini.// Red
