Lebak – Program modernisasi pertanian melalui bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dari Kementerian Pertanian kini tengah menjadi sorotan tajam. Di Kecamatan Wanasalam, bantuan mesin pemanen padi modern atau combine harvester yang seharusnya menyejahterakan petani justru diduga disalahgunakan oleh oknum pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) demi keuntungan pribadi.
Pasalnya, biaya untuk memanen padi dari combine ada yang perkilo ada yang perkotak, perkilo 600 Rupiah, dan perkotak ada yang 250 Rbu ada yang 200 ribu, yang harus di bayar petani, artinya bantuan yang di berikan pemerintah yang mana di kelola oleh Gapoktan, justru sama biaya jasanya dengan combine yang di miliki secara pribadi/swasta. Masyarakat justru pertanyakan peraturan desa terkait harga jasa untuk combine yang di kelola oleh Gapoktan.
Ketua Ormas Badak Banten Perjuangan (BBP) Kecamatan Wanasalam, Nurjaya Kusuma, mengecam tindakan beberapa ketua Gapoktan se-kecamatan Wanasalam yang tidak mensejahterakan petani. Ia menilai seharusnya combine yang di berikan pemerintah biaya untuk jasa panen itu harusnya lebih murah dari pada hasil combine yang dimiliki swasta/pribadi.
”Saya menyayangkan program combine ini yang mana seharusnya bisa mensejahterakan para petani. Dinas terkait berikut APH harus turuntangan langsung, wabilkusus saya meminta korwil pertanian agar segera turun tangan terkait dugaan tersebut, Karana bantuan dari pusat untuk petani tidak di rasakan sedikitpun sama petani, panggil para ketua Gapoktan dan kelompok se-kecamatan Wanasalam, harus ada sangsi tegas kepada para kelompok yang mendapatkan combine dari pemerintah,” Ucapnya, Kamis (05/02/2026).
Selanjutnya ketua ormas BBP juga menanyakan terkait Perdes di masing-masing Desa di Kecamatan Wanasalam, seharusnya itu sudah di buatkan terkait besaran harga jasa untuk sewa combine. //Red
