Pandeglang, Gembar gembor program sekolah gratis yang disuarakan pada saat kampanye Pilkada Banten oleh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dalam kenyataannya setelah terpilih nampaknya jauh panggang dari api. Selasa, 12/08/2025
Program Gubernur dan Wakil Gubernur yang populis dan dianggap sebagai secercah harapan bagi masyarakat Banten yang berada dibawah garis kemiskinan untuk mengenyam pendidikan tinggi nampaknya tidak serta merta disambut baik oleh pihak sekolah yang ada di provinsi Banten.
Salah satu diantaranya SMKN 4 Pandeglang yang beralamat di Desa Bojong Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang-Banten pada prakteknya masih menarik biaya kepada peserta didik dalam bentuk pembelian seragam yang nilainya jutaan rupiah persiswa.
Menurut wali murid yang enggan disebutkan namanya, ia mengatakan bahwa di SMKN 4 Pandeglang tidak sepenuhnya gratis, wali murid masih dibebani oleh biaya pembelian seragam yang nilainya cukup besar.
“Dalam rapat wali murid besaran biaya seragam sudah tercatat rinciannya dan wali murid harus menyetujui bahwa setiap Peserta didik harus membeli seragam yang dikolektif oleh pihak sekolah yang nilainya antara 2.350.000 sampai dengan 2.500.000 per siswa tergantung jurusan, dan seragam hanya diberikan kepada siswa setelah membayar. Artinya kalau belum bayar anak kami tidak akan pakai seragam,”ungkapnya
Ia pun melanjutkan, agar anak kami tidak minder, biaya senilai itu harus kami upayakan secepatnya dengan cara apapun agar anak kami bisa bersekolah dengan memakai seragam.
Ia pun mengeluhkan, mungkin Bagi sebagian wali murid yang mampu hal ini tidak menjadi beban, namun bagi yang tidak mampu tentu rasanya berat, bahkan ada yang berbisik ke saya wali murid yang lain katanya untuk mendapatkan uang sebesar itu di saat kondisi ekonomi sedang sulit begini alternatif terakhir pinjam uang ke rentenir demi agar anak bisa memakai seragam.
Sementara itu Cecep Saeful Bahri Ketua DPC Badak Banten Perjuangan Kabupaten Pandeglang mengatakan, Saya berempati betul terhadap para wali murid SMKN 4 Pandeglang yang berada di bawah garis kemiskinan, kita tahu saat ini kondisi perekonomian sedang sulit disisi lain anaknya mau tidak mau harus memakai seragam saat bersekolah.
“Saya turut merasakan kegundahan wali murid yang tidak mampu bahwa hal seperti itu bukan perkara yang mudah bagi mereka,”ucap Cecep
Ia melanjutkan, Saya menyayangkan kenapa pihak sekolah yang notabene bagian dari OPD Provinsi Banten membuat kebijakan yang bertentangan dengan semangat Gubernur dan Wakil Gubernur Banten untuk menggratiskan sekolah.
Artinya Program Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tidak berdampak dan tidak digubris oleh Kepala SMKN 4 Pandeglang.
Disamping itu, kata Cecep,”kami menduga pengadaan seragam yang dikolektif pihak sekolah semacam ini berpotensi besar terjadi KKN dalam pelaksanaannya. Karena kalau kita hitung nilainya cukup fantastis jika dirata-rata 2 jutaan persiswa dikali jumlah siswa baru 500 orang saja nilainya sudah 1 M, di SMKN 4 Pandeglang ini bisa lebih dari nilai asumsi itu,”tegasnya
“Hasil kajian kami para pengurus DPC Badak Banten Perjuangan, ada dua kemungkinan yang akan dilakukan pihak sekolah,”tambah Cecep.
Kemungkinan Pertama pengadaan seragam sejumlah itu akan melibatkan pihak ketiga, kalau terjadi hal demikian, maka kuat dugaan kami, pihak sekolah akan ada kongkalingkong dengan pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan.
Kemungkinan kedua, kalau pengadaan seragam dilakukan oleh Kepala Sekolah atau pihak sekolah itu sendiri, maka dugaan kami disitu ada mark up anggaran untuk mengeruk keuntungan.
Untuk itu, kata Cecep, kami akan ambil langkah. Pertama, kami akan mengirim surat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terkait pungutan seragam yang dilakukan oleh pihak SMKN 4 Pandeglang.
Langkah kedua, kami akan meminta audiensi dengan pihak KCD Pandeglang dengan meminta dihadirkannya pihak SMKN 4 Pandeglang
“Langkah terakhir. Kami akan demo di KP3B untuk mengkritik program Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang hanya omon-omon,”pungkasnya. //Red
