Pandeglang -Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sedang melakukan pembangunan Ruas Jalan Sodong-Kadubera dengan Penyedia Jasa (Kontraktor) yaitu CV .VIR MAJU BERSAMA,
No Kontrak 600.1.8/103.4/SPK/RJSK-IJKAD/BBM/DPUPR/VI/2025, nilai Paket Pekerjaan 3.896.448.000,00, Tanggal Kontrak 18 Juni 2025 dan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 180 (Seratus Delapan Puluh Hari Kalender). Namun terlihat di Papan informasi pekerjaan tidak tersampaikan nama Konsultan Pengawasnya.
Pekerjaan Ruas Jalan Sodong -Kadubera tersebut beralamat di Desa Kadubera Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang, saat ini jadi sorotan banyak kalangan mulai dari Masyarakat sekitar juga berbagai kalangan kontol sosial.
Salah satu yang menyoroti adalah Ormas Badak Banten Perjuangan (BBP) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Pandeglang. Bagaimana tidak? hasil pekerjaan Ruas Jalan Sodong -Kadubera segmen pertama hasilnya buruk, diduga karena memakai material yang tidak sesuai standar ditambah proses normalisasi badan jalan yang kurang maksimal.
Hal ini disampaikan Cecep Saeful Bahri, selaku Ketua DPC Badak Banten Perjuangan Kabupaten Pandeglang ia mengatakan, DPUPR Provinsi Banten dinilai salah pilih dalam Kualifikasi Penyedia Jasa, karena fakta di lapangam hasil pekerjaan baru selesai namun sudah mengalami keretakan, bahkan patah di banyak titik, juga pada kedua sisi ketebalan corannya tidak sempurna sehingga nampak besi besinya.
“Saya meninjau langsung ke lapangan pada hari Jumat 22/08/2025, terlihat jelas oleh saya bahwa jalan yang baru saja selesai namun kualitasnya seperti jalan bekas yang banyak tambalan, banyak sekali titik yang retak dan juga lebih parahnya lagi banyak juga titik yang pata. Hal ini diduga karena proses normalisasi diawal tidak bagus. Bahkan kalau diperhatikan pada sisi ketebalan di dua sisi pengecorannya terlihat tidak sempurna, sehingga nampak acak acakan,”ujar Cecep Sabtu 23/08/2025.
Lebih jauh Cecep menyampaikan, bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut seperti luput dari pengawasan, baik dari pihak Dinas PUPR maupun dari Konsultan Pengawas yang tidak tercantumkan pada Papan Informasi pekerjaan.
Atau mungkin tidak ada konsultan pengawasnya? Tanya cecep
“Masa iya, nilai Kontrak yang fantastis diangka hampir 4 Milyar tidak ada Konsultan Pengawasnya?
Ini sangat disayangkan, pihak Dinas PUPR diduga kecolongan karena minimnya pengawasan sehingga pihak Penyedia Jasa (konttaktor) kerjanya asal-asalam,”tukas Cecep.
Sebagai Warga Pandeglang saya merasa kecewa kata Cecep,
Hasil pekerjaan secara kasat mata saja sudah terlihat buruk kualitasnya, apalagi kalau kita lihat dengan kacamata standar kontruksi. Ujarnya.
Barang baru tapi kualitasnya seperti barang bekas. Oleh karena itu kami dari ormas Badak Banten Perjuangan Kabupaten Pandeglang meminta kepada pihak Dinas PUPR Provinsi Banten untuk mengevaluasi kontraktor pelaksana.
Kalau secara teknis ditemukan fakta bahwa adanya dugaan pihak kontraktor bermain dalam kualitas, kami minta agar DPUPR tidak membayar pekerjaan tersebut. Tegas Cecep
“Kami juga meminta kepada APH untuk turun ke lokasi pekerjaan jalan tersebut, karena kuat dugaan disitu sarat dengan praktek KKN”. Pungkasnya. //Red
