Pandeglang, Banten, – Organisasi masyarakat Badak Banten Perjuangan DPC Pandeglang menggelar audiensi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Kamis (13/11/2025).
Audiensi tersebut menyoroti dugaan ketidakjelasan dalam pengadaan kaos Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dan buku administrasi desa yang dinilai tidak transparan.
Pihak ormas mempertanyakan keterlibatan pihak ketiga atau vendor dalam pelaksanaan dua kegiatan tersebut. Namun, dalam pertemuan itu DPMPD belum mampu memberikan penjelasan pasti mengenai siapa pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan.
Ketua DPC Badak Banten Perjuangan Pandeglang Cecep Saeful Bahri mengungkapkan rasa kecewa atas minimnya penjelasan dari DPMPD. Ia menilai lemahnya pengawasan dan koordinasi menjadi penyebab utama amburadulnya pelaksanaan pembangunan desa di Pandeglang.
“Kami datang untuk meminta kejelasan, bukan hanya soal vendor pengadaan KIM dan buku administrasi, tapi juga soal regulasi pembangunan desa yang seolah berjalan tanpa kendali. DPMPD seharusnya hadir sebagai pembina dan pengontrol utama, bukan hanya penonton,” tegas Cecep.
Sementara itu, Kepala DPMPD Pandeglang, Muslim Taufiq, ketika dalam audiensi di salah satu ruang aula DPMPD menyampaikan bahwa pihaknya tidak mengetahui secara pasti vendor yang ditunjuk untuk pengadaan kaos KIM maupun buku administrasi desa.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa regulasi dan mekanisme pembangunan desa di Pandeglang sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Kami tidak mengetahui secara langsung siapa pihak ketiga atau vendor yang ditunjuk dalam pengadaan itu. Namun, pada prinsipnya semua kegiatan pembangunan desa telah mengacu pada regulasi dan pedoman yang berlaku,” ujar Muslim Taufiq.
Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan pengecekan lebih lanjut agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Merasa ada keganjilan, pihak DPC Badak Banten Perjuangan Pandeglang berencana melaporkan hasil audiensi ini kepada DPP Badak Banten Perjuangan untuk dijadikan bahan evaluasi dan langkah lanjutan .
Selain itu, ormas tersebut juga mendorong Bupati Pandeglang untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja DPMPD, terutama dalam hal pembinaan dan pengawasan pembangunan Desa.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan dan tanggung jawab yang nyata. Pemerintah Daerah harus berani mengevaluasi perangkatnya agar tidak terus terjadi kekacauan dalam pengelolaan program desa,” tegas Rohman Sekum DPC Badak Banten Perjuangan
Audiensi ini kata Rohman ssbagaj bentuk perhatian publik terhadap tata kelola Pemerintahan di Pandeglang, karena menyangkut pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas regulasi pembangunan Desa di Kabupaten Pandeglang.
Sekum DPC Badak Banten Perjuangan Pandeglamg ini kepada awak media menegaskan, Kami akan terus berada di garis depan dalam mengawal kebijakan publik demi kesejahteraan masyarakat Pandeglang. Ujarnya // Red
