Pandeglang – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pandeglang menyampaikan kritik keras terhadap pengelolaan dapur SPPG di wilayah Kabupaten Pandeglang yang dinilai tidak transparan serta berpotensi merugikan masyarakat.
KNPI Pandeglang menyoroti sejumlah persoalan serius dalam pelaksanaan program tersebut, mulai dari dugaan mark up anggaran bahan baku makanan, penyajian menu yang tidak sesuai standar gizi, hingga tidak adanya transparansi informasi terkait biaya dan komposisi menu yang disajikan kepada masyarakat.
Ketua KNPI Kabupaten Pandeglang Saepudin, menyampaikan bahwa berdasarkan berbagai laporan dari masyarakat, kualitas makanan yang disediakan oleh dapur SPPG dinilai jauh dari harapan. Menu yang disajikan disebut-sebut asal-asalan dan tidak mencerminkan penggunaan anggaran yang semestinya.
“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait kualitas menu yang buruk, bahan makanan yang diduga tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan, serta tidak adanya label atau informasi biaya yang transparan pada setiap paket makanan,” ujarnya.
Selain persoalan kualitas dan transparansi anggaran, KNPI Pandeglang juga menyoroti adanya dugaan tindakan intimidasi terhadap masyarakat yang berani menyampaikan kritik atau keluhan terkait pelayanan dapur SPPG.
Menurut KNPI, praktik semacam ini sangat disayangkan karena masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik terhadap program yang menggunakan anggaran publik.
“Jika benar ada intimidasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik, maka hal tersebut merupakan bentuk pembungkaman partisipasi publik yang tidak dapat dibenarkan,” tegasnya.
KNPI Pandeglang mendesak pihak pengelola dapur SPPG dan instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut. Transparansi anggaran, peningkatan kualitas menu, serta mekanisme pengaduan masyarakat yang aman dan terbuka dinilai menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik.
Selain itu, KNPI juga meminta aparat pengawas dan pihak berwenang untuk melakukan audit terhadap penggunaan anggaran bahan baku agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat.
“Kami mendorong adanya audit terbuka dan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dapur SPPG di Pandeglang. Program yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik yang merugikan publik,” tutupnya //Red
