Pandeglang,|Dugaan carut-marut program penyaluran beras Bulog di Desa Padamulya, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, kian terang benderang. Setelah sebelumnya mencuat adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak jelas alamat maupun siapa ia sebenarnya, kini muncul fakta lebih mengejutkan: sebanyak 81 KPM justru ditolak oleh aplikasi Bulog.
Penyaluran beras pada Sabtu, 2 Agustus 2025 itu menyisakan tanda tanya besar. Pasalnya, meski seluruh beras dilaporkan sudah habis disalurkan, namun sebagian penerima justru tidak diakui oleh sistem aplikasi. Hal ini memunculkan dugaan adanya permainan data hingga potensi penyelewengan bantuan.
Beberapa warga menilai, mekanisme yang dijalankan oknum RT/RW di desa tersebut sangat janggal.
“Kami perhatikan data penerima tidak jelas, alamat tidak ada, bahkan ada nama yang tidak diketahui di lingkungan kami. Sekarang malah 81 KPM ditolak aplikasi. Kalau begitu, beras yang sudah disalurkan sebenarnya jatuh ke tangan siapa?” ungkap salah seorang warga dengan nada kecewa.
Kritik juga datang dari Cecep Saeful Bahri, Ketua DPC Ormas Badak Banten Perjuangan Kabupaten Pandeglang. Ia menegaskan, dugaan carut-marut penyaluran beras Bulog di Desa Padamulya tidak bisa dianggap sepele.
“Ini persoalan serius. Jangan sampai bantuan untuk rakyat miskin malah dimainkan oleh oknum. Kami mendesak pihak desa, kecamatan, hingga Bulog untuk segera membuka data dan menjelaskan secara transparan. Jika ada penyelewengan, harus diproses sesuai hukum,” tegas Cecep.
Kasus ini menimbulkan spekulasi kuat bahwa bantuan beras Bulog di Desa Padamulya tidak tepat sasaran. Publik pun menyoroti lemahnya pengawasan dari aparat desa dan pihak terkait. Jika benar ada manipulasi data, maka hal ini bisa mencoreng tujuan mulia program pemerintah untuk membantu masyarakat kecil. Ujar Cecep
Ketua DPC Badak Banten Perjuanga ini mendesak agar Camat Angsana, Dinas Sosial, hingga pihak Bulog turun langsung melakukan audit dan investigasi menyeluruh atas dugaan penyimpangan tersebut.
Ia berharap persoalan ini tidak ditutup-tutupi. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar program bantuan benar-benar sampai ke penerima yang berhak, bukan justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Tegasnya // Red
