Pandeglang,— Proses rekrutmen Mitra BPS Kabupaten Pandeglang 2026 dinilai amburadul. Kepercayaan publik rontok. Dugaan setoran, “orang titipan”, dan pelanggaran Fakta Integritas mencuat tajam.
Aktivis IMM, Iip Bastian, angkat bicara Rabu 10/6/2026. Ia menyoroti rekrutmen yang diduga didominasi oknum karena honor “dua digit”, bahkan berpotensi jadi alat kampanye 2029.
Iip mengutip langsung Fakta Integritas yang ditandatangani setiap Mitra BPS. Faktanya justru diduga dilanggar panitia sendiri.
*Poin 6*: _“Saya berjanji akan bersikap independen, netral, dan tidak terikat kepentingan partai, politik kelompok, maupun afiliasi organisasi lainnya serta menjamin tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam setiap melaksanakan pekerjaan.”_
*Poin 8*: _“Saya berjanji akan mencegah masuknya unsur-unsur kampanye untuk kepentingan kelompok politik manapun dan tidak melakukan pembahasan yang ada kaitannya dengan politik selama menjadi mitra statistik BPS.”_
“Kalau yang lolos diduga titipan parpol, lalu buat apa tanda tangan Fakta Integritas? Ini kebohongan publik,” tegas Iip.
BPS seharusnya junjung transparansi dan profesionalisme. Realitanya, aduan warga menumpuk. Hasil seleksi tidak diumumkan di akun medsos resmi BPS.
Fakta janggal yang ditemukan:
1. *Lolos tanpa wawancara*: Beberapa nama lolos seleksi, padahal tidak ikut tahapan wawancara. Sementara peserta yang ikut semua tahapan justru tersingkir.
2. *Penawaran kerja mendadak hilang*: Di akun Sobat BPS, ada peserta sudah terima penawaran kerja. Tiba-tiba statusnya hilang tanpa penjelasan.
3. *Lintas kecamatan tanpa dasar*: Warga lokal Pandeglang banyak daftar dan gugur. Yang masuk malah dari lintas kecamatan. BPS bungkam soal alasannya.
4. *Panggilan pelatihan via japri tengah malam*: Undangan pelatihan dikirim via WhatsApp pribadi jam 00.00 WIB ke atas. Tidak ada pengumuman resmi.
“Gimana mau sukses Sensus Ekonomi 2026 kalau rekrutmennya aja karut-marut begini?” sindir Iip.
Honor Mitra BPS 2026 konon “dua digit” per bulan. Angka ini diduga jadi pemicu maraknya praktik setoran. Lebih bahaya lagi, mitra yang lolos disinyalir disiapkan sebagai mesin politik untuk 2029.
Ini menabrak UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang mewajibkan BPS independen. Juga melanggar UU ASN No. 5 Tahun 2014 dan PP No. 94 Tahun 2021 tentang netralitas. Jika terbukti, BPS bisa dilaporkan ke KASN dan Bawaslu.
*Tuntutan Publik*
1. *BPS Pandeglang buka data*: Umumkan nilai tiap tahapan, berita acara kelulusan, dan asal kecamatan peserta lolos.
2. *Audit investigatif*: Inspektorat BPS RI dan Ombudsman RI diminta turun periksa dugaan Ordal dan setoran.
3. *Bekukan hasil seleksi*: Jika ditemukan pelanggaran Fakta Integritas, batalkan kelulusan peserta bermasalah.
*Data BPS adalah hulu semua kebijakan*. Jika rekrutmennya sudah cacat, wajar publik bertanya: bisa dipercaya tidak data kemiskinan, inflasi, dan bansos dari Pandeglang nanti? //Red
