Pandeglang, Banten,— Komunitas Ikatan Rakyat Reformasi (IKRAR) menggeruduk Kantor Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Senin 20 April 2026. Aksi solidaritas ini digelar untuk membela kebebasan pers dan mengecam penghalangan kerja jurnalis di dapur MBG Kampung Kadutanggai Kecamatan Menes.
IKRAR menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memakai uang rakyat wajib diawasi ketat, transparan, dan akuntabel. Peran pers sebagai kontrol sosial tidak boleh dihalangi dengan dalih apapun.
Massa aksi menyoroti insiden Jumat 17 April 2026. Saat itu, oknum yang diduga relawan SPPG Yayasan Penggerak Pembangunan Indonesia (YPPI) melarang wartawan meliput dapur MBG Kadutanggai. Dalihnya: harus izin ke pihak tertentu.
Koordinator aksi IKRAR, Enji, menyebut tindakan itu tabrak UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Kemerdekaan pers itu hak asasi warga negara. Tidak boleh ada penyensoran, pembredelan, apalagi pengusiran. Wartawan dilindungi hukum,” tegas Enji di depan massa.
Lebih parah, oknum relawan itu diduga mencatut nama lembaga tertentu saat menghardik wartawan. Tindakan tersebut dinilai menyesatkan publik dan melecehkan institusi.
IKRAR mengkritisi Satgas MBG Kecamatan Menes lemah pengawasan. Buktinya, Kepala SPPG dan Aslap YPPI tidak ada di lokasi saat jam operasional. Dapur justru dijaga relawan tanpa seragam resmi MBG yang perilakunya menutup akses kontrol sosial.
“Ini program anggaran besar negara. Kalau SOP dasar saja dilanggar, bagaimana kualitas makanan dan laporan gizinya? Pengawasan harus terbuka dan ketat,” ujar Enji.
“Agar marwah kebebasan pers dan transparansi program pemerintah terjaga, oknum itu harus dicopot. Kalau dibiarkan,ini akan jada contoh yang tidak baik untuk SPPG lainnya di Kecamatan Menes bahkan di Kabupaten Pandeglang,” desak Enji.
Aksi berjalan damai dengan pengawalan aparat keamanan. Kasus SPPG YPPI Menes menambah daftar hitam MBG Pandeglang setelah sebelumnya ditemukan SPPG tanpa IPAL, relawan tanpa seragam, dan mobil distribusi tanpa stiker BGN. Publik menunggu nyali Satgas dan BGN Banten menertibkan SPPG bermasalah sebelum program prioritas Presiden ini benar-benar jadi anomali.// Red
