Pandeglang, — Janji digitalisasi rekrutmen Mitra BPS yang digadang-gadang menciptakan seleksi transparan dan objektif dinilai gagal total di lapangan. Aktivis Pandeglang, Zaenudin atau akrab disapa Zhadenk, menyebut mekanisme perekrutan justru memunculkan dugaan ketidakadilan yang mencederai semangat meritokrasi dan profesionalisme.
“Sistem rekrutmen Mitra BPS yang kini berbasis aplikasi dan akun digital seharusnya menjadi angin segar bagi terciptanya meritokrasi dan profesionalisme. Namun realita di lapangan justru menunjukkan anomali yang mencederai semangat keterbukaan informasi dan keadilan sosial,” ujar Zhadenk kepada media, Selasa 12 Mei 2026.
Akun Aktif Tapi “Mati Fungsi
Zhadenk mengungkap keluhan sejumlah pelamar yang sudah terdaftar sebagai mitra aktif di sistem BPS selama 2-3 tahun. Mereka mengaku tidak pernah mendapat notifikasi penugasan maupun tawaran pekerjaan lapangan, meski akun tetap aktif secara sistem.
“Banyak pelamar yang akunnya aktif secara sistem, tetapi mati secara fungsi. Tidak ada penugasan, tidak ada kejelasan status, sehingga muncul kesan bahwa akun mitra hanya menjadi formalitas administratif,” katanya.
Menurutnya, kondisi ini memunculkan pertanyaan besar soal efektivitas sistem rekrutmen digital BPS. Akun mitra yang seharusnya jadi pintu kesempatan kerja yang adil dan merata, malah berubah jadi basis data tanpa kepastian distribusi penugasan.
“Jangan sampai pembuatan akun ini hanya menjadi ajang pengumpulan big data tanpa adanya distribusi kerja yang adil,” tegasnya.
Dugaan Kuat: Aplikasi Kalah oleh “Sistem Kenalan
Sorotan tajam Zhadenk juga mengarah pada dugaan praktik kedekatan personal dalam penentuan petugas lapangan. Ia menduga penugasan mitra di tingkat kecamatan lebih banyak dipengaruhi relasi dengan Penanggung Jawab wilayah dibanding kompetensi calon petugas.
“Kami melihat ada indikasi kuat bahwa sistem aplikasi dikalahkan oleh ‘sistem kenalan’. Jika penugasan hanya menjadi hak prerogatif yang dipengaruhi kedekatan personal, maka semangat profesionalisme menjadi mundur,” ujarnya.
Zhadenk khawatir, jika perekrutan hanya didasarkan pada kedekatan, kerabat, atau titipan pihak tertentu, maka kualitas dan integritas data BPS berpotensi dipertanyakan. Padahal BPS sebagai lembaga negara memegang tanggung jawab besar menghasilkan data statistik yang objektif dan kredibel.
“Petugas yang direkrut bukan berdasarkan kompetensi berpotensi bekerja tanpa standar profesionalisme yang kuat. Dampaknya langsung ke kualitas data nasional,” jelasnya.
Desak Evaluasi dan Transparansi
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Badan Pusat Statistik terkait kritik dan dugaan tersebut. Padahal sistem digitalisasi rekrutmen yang diterapkan BPS selama ini disebut bertujuan memperluas akses masyarakat untuk menjadi mitra statistik secara lebih terbuka.
Publik kini menunggu langkah BPS Pusat dan BPS Provinsi Banten untuk mengevaluasi mekanisme perekrutan. Zhadenk mendesak agar seluruh proses penugasan mitra dibuka ke publik: siapa yang ditugaskan, kriteria apa yang dipakai, dan berapa kali mitra lama mendapatkan kesempatan.
“Meritokrasi itu bukan slogan di website. Kalau yang dapat kerja selalu orang dekat PJ, maka BPS sedang membunuh kepercayaan publik terhadap data,” tutup Zhadenk. //Red
