Pandeglang, Banten, — Hari libur jadi hari “sidang”. Puluhan kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dikumpulkan di SDN 1 Purwaraja, Kecamatan Menes, Minggu, 3 Mei 2026. Agenda: penetapan kelulusan Paket C. Lokasi dan waktu yang tak lazim ini memantik dugaan: ada upaya mengondisikan kelulusan massal tanpa prosedur.
“Ya benar, kami dipanggil ke SDN 1 Purwaraja hari Minggu. Katanya penetapan kelulusan Paket C. dan ia ini hari libur dan di SD, bukan di kantor dinas atau sekretariat forum PKBM,” beber salah seorang kepala PKBM yang meminta identitasnya dirahasiakan.
*Rapat Tertutup, Muncul Kecurigaan*
Sesuai Juknis Pendidikan Kesetaraan, kelulusan Paket C wajib lewat verifikasi: tuntas pembelajaran, nilai sikap minimal baik, dan lulus Ujian Pendidikan Kesetaraan. Prosesnya di masing-masing PKBM melalui rapat pleno satuan pendidikan. Bukan musyawarah massal lintas PKBM di sekolah dasar saat hari libur.
Sumber lain yang juga mempertanyakan motif di balik rapat itu. “Kalau bersih kenapa hari Minggu? Kenapa tidak di Dinas? Patut diduga ada arahan agar PKBM satu suara meluluskan semua demi target kuota,” tegasnya.
Jika terbukti ada arahan meluluskan peserta yang tak penuhi syarat, maka masuk ranah pidana: pemalsuan dokumen negara UU Sisdiknas dan KUHP Pasal 263.
*Kabid PNF: Hanya Evaluasi Berkas, Bukan Manipulasi*
Dikonfirmasi di lokasi, Kabid Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Pandeglang, R. Karna Suyana, SH., MM., membantah ada indikasi manipulasi.
“Diundangnya sejumlah kepala PKBM ini untuk memeriksa, mengevaluasi, dan memastikan berkas data administrasi. Apakah peserta didik Paket C kesetaraan layak diluluskan tahun ajaran 2025-2026,” jelas Karna, Minggu, 3 Mei 2026.
Karna merinci, kepala PKBM diminta membawa dokumen pelaksanaan UPK lengkap dengan bukti dan syarat. Kemudian membuat rancangan usulan kelulusan unit Paket C, daftar nominatif, hingga dituangkan dalam berita acara.
“Jadi tidak ada manipulasi. Ini murni administrasi untuk memastikan semua sesuai aturan,” tegasnya.
*Pertanyaan Publik: Kenapa Minggu, Kenapa di SD?*
Meski dibantah, publik tetap bertanya: jika murni administrasi, mengapa digelar hari Minggu? Mengapa memilih SDN 1 Purwaraja, bukan Aula Dinas Pendidikan atau kantor Forum PKBM pada jam kerja resmi?
Pengumpulan massal kepala PKBM di luar jam dinas memicu persepsi negatif. Daftar nama PKBM yang hadir juga belum dibuka ke publik. Karena Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Pandeglang belum dikonfirmasi untuk dimintai pernyataan resmi. //Red
